PROFIL BUPATI PURBALINGGA

H. FAHMI MUHAMMAD HANIF
(Bupati Purbalingga periode jabatan 2025 - 2030)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Identitas Diri 

PROFIL DPMPTSP KABUPATEN PURBALINGGA

DASAR HUKUM

Landasan hukum dibentuknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga  adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614) ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2021;
7. Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2011 tentang Pengalihan Pengelolaan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan kepada Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Purbalingga;
8. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga.
9. Perbup Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 81 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupate Purbalingga;

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DPMPTSP KABUPATEN PURBALINGGA

TUGAS POKOK

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingg, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga mempunyai tugas:

1) Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan ddaerah, meliputi :

a. Sub Urusan Pengembangan Iklim penanaman Modal, yaitu :

(a.1). Penetapan pemberian fasilitas / insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;

(a.2). Pembuatan peta potensi investasi kabupaten;

b. Sub Urusan Promosi Penanaman Modal yaitu penyelengaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;

c. Sub Urusan Pelayanan Penanaman Modal yaitu pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah

d. Sub Urusan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yaitu pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;

e. Sub Urusan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yaitu pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah.

2) Melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang penanaman modal dan perizinan, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Purbalingga mempunyai fungsi :

a. Penetapan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan perizinan;

b. Perumusan rencana pengembangan dan penetapan program kerja;

c. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan dan pemantauan di bidang penanaman modal dan perizinan:

d. Pengelolaan informasi dan data dibidang penanaman modal dan perizinan;

e. Pelaksanaan fasilitasi pola kemiteraan dan pengembangan kelembagaan penanaman modal dan perizinan;

f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.